Seoul Perketat Pengawasan Pekerja Layanan Sosial Usai Skandal Song Mino, Terapkan Sistem Absensi Baru

KPOPCHART.NET - Pemerintah Metropolitan Seoul telah mengajukan serangkaian reformasi kepada Administrasi Tenaga Militer untuk memperketat pengawasan terhadap pekerja layanan sosial.

Langkah ini diambil setelah munculnya kritik publik terhadap dugaan kelalaian tugas yang dilakukan oleh Song Mino, anggota WINNER, selama menjalani wajib militer sebagai pekerja sosial.

Beberapa usulan utama dalam reformasi ini mencakup penyesuaian jumlah cuti sakit berdasarkan durasi pelayanan, pemberian insentif bagi pekerja yang tidak mengambil cuti sakit, serta penerapan sistem gaji berbasis kinerja.

Baca Juga: Mino WINNER Akui Telah Meninggalkan Tugasnya Pada Jam Kerja Wajib Militer? Begini Pernyataan Lengkapnya!

Selain itu, pemerintah kota juga mengusulkan agar lembaga penempatan memiliki wewenang lebih besar dalam memberikan sanksi disiplin terhadap pekerja yang melakukan pelanggaran serius.

Song Mino, yang ditempatkan di fasilitas kesejahteraan publik di Mapo-gu, dikritik karena diduga sering absen dari tugasnya.

YG Entertainment menyatakan bahwa semua ketidakhadiran Mino telah mendapat persetujuan dan sesuai dengan regulasi. Namun, laporan dari pelapor internal membantah klaim tersebut.

Baca Juga: Tak Ingin Kasus Seperti Song Mino Winner Terulang, Administrasi Tenaga Kerja Militer Korea Mengganti Hal Ini! 

Pada 31 Maret, Badan Kepolisian Nasional mengonfirmasi bahwa Song Mino telah tiga kali dipanggil untuk pemeriksaan.

Penyidik juga melakukan investigasi forensik digital dan menemukan bukti bahwa ia memang meninggalkan tempat kerja selama jam dinas.

Sebagai respons atas kasus ini, Wali Kota Seoul, Oh Se Hoon, langsung memerintahkan audit terhadap 1.500 pekerja layanan sosial yang beroperasi di bawah departemen kota.

Baca Juga: Song Mino WINNER Bisa Digugat 3 Tahun Penjara Bila Terbukti Bolos Saat Jalani Wajib Militer

Hasilnya mengungkap 14 pekerja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, di mana tujuh di antaranya dilaporkan ke pihak berwenang.

Untuk meningkatkan akuntabilitas, Seoul kini sedang menguji coba sistem absensi elektronik yang mencatat waktu masuk dan keluar pekerja sebagai bukti dalam kasus disipliner.

Pemerintah kota juga mendesak Administrasi Tenaga Militer untuk memperjelas kategori sanksi, seperti peringatan, pengurangan jatah liburan, hingga pemotongan gaji.

Seorang pejabat kota menegaskan pentingnya reformasi ini untuk memastikan bahwa individu berkualitas ditempatkan di lembaga nasional dan kota yang krusial

“Kami ingin mencegah pekerja sosial yang berdedikasi merasa kecewa akibat ulah segelintir orang yang menyalahgunakan sistem,” ujarnya.