CEO ADOR Kim Joo Young Dilaporkan Akan Jalani Pemeriksaan oleh Komite Majelis Nasional Atas Tuduhan Ini!

KPOPCHART.NET - CEO baru agensi ADOR yakni Kim Joo Young dilaporkan akan menjalani pemeriksaan oleh komite Majelis Nasional?

Pada (22/11/2024), Majelis Nasional mengumumkan bahwa petisi yang mendesak Komite Lingkungan dan Perburuhan telah diteruskan ke komite sebagai dokumen referensi.

Ini sebagai tindakan peninjauan tuduhan sumpah palsu yang menyeret nama Kim Joo Young, CEO baru yang kini menjabat di agensi ADOR, agensi yang menaungi NewJeans.

Baca Juga: Usai Source Music, Min Hee Jin Resmi Ajukan Gugatan kepada Agensi BELIFT LAB Atas Tuduhan Ini!

Petisi tersebut dilaporkan nantinya akan ditangani bersamaan dengan petisi pencabutan status label HYBE sebagai perusahaan terbaik oleh Komite Lingkungan dan Perburuhan.

Sebelumnya, pemohon petisi yang menyeret Kim Joo Young tersebut (sebut saja A) mengajukan petisi yang mengklaim bahwa CEO ADOR Kim Joo Young melakukan sumpah palsu berkaitan dengan dokumen internal HYBE yang terbongkar beberapa waktu lalu.

Apalagi Hanni NewJeans pun seperti yang kita ketahui sempat speak up di Majelis Nasional mengenai perundungan di tempat kerja.

Baca Juga: Usaha untuk Kembali Jadi CEO ADOR Ditolak Pengadilan, Min Hee Jin: Akan Saya Selesaikan Sampai Akhir!

"CEO Kim pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Personalia dan juga termasuk ke dalam penerima dokumen internal itu." ungkap Tn.A.

"Saksi Kim Joo Young sadar adanya dokumen itu, tapi ia malah mengabaikannya dan memberi tanggapan dengan menyebutkan 'Kode Etik Terhormat' dan mengatakan bahwa ia tengah melakukan upaya untuk pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Bagian situlah 'sumpah palsu' nya." lanjutnya.

Sementara itu, petisi yang meminta HYBE dihapus dari daftar perusahaan terbaik oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Perburuhan dilaporkan telah mendapat 50.000 tanda tangan sejak tanggal (9/11/2024).

Baca Juga: Terlibat Kontroversi, Masyarakat Korea Selatan Minta HYBE Dihapus dari Daftar Perusahaan Terbaik!

Dan saat ini, Komite Lingkungan dan Ketenagakerjaan Majelis Nasional tengah meninjau kembali pula petisi yang juga menyeret label HYBE tersebut.***